Bento Soeharto

Awalnya saya malas untuk ikut-ikutan menulis soal mantan Presiden Soeharto yang tutup usia 27 januari lalu. Toh, akhirnya saya tergelitik demi menyaksikan respon banyak orang yang dalam pandangan saya, meminjam bahasa J Kristiadi, sedang memperlihatkan praktik mikul (ke) dhuwur (en), mendhem (ke) jero (n).

Ungkapan Jawa yang jika dipopulerkan artinya, berikut imbuhan di dalam kurungnya, kira-kira bunyinya seperti “amat sangat terlalu menjunjung tinggi-tinggi (jasa) dan mengubur dengan terlalu sangat dalam-dalam (salah)” Soeharto.

Kenapa bisa begitu. Apakah bangsa ini sudah menjadi bangsa pelupa, atau meminjam ungkapan M Fadjroel Rachman soal bangsa halalbihalal. Saya melihatnya ini lebih pada persoalan momentum.

Nyaris sepuluh tahun lalu, Soeharto mundur di tengah derasnya cacian di tengah-tengah resesi ekonomi yang berkepanjangan. Sepuluh tahun berlalu, nyaris tak ada perubahan berarti yang dirasakan rakyat kebanyakan.

Orde reformasi kehilangan momentumnya. Perubahan sangat luar biasa seperti kebebasan berpendapat dan kembalinya tentara ke barak tidak dilihat orang kebanyakan sebagai kemajuan.

Justru yang banyak kemudian terlihat dan bikin kecewa perasaan adalah antrean orang beli minyak tanah. Bahkan sekedar mau beli tempe dan tahu saja jadi masuk daftar tak mampu.

Sepuluh tahun berlalu, banyak rakyat kebanyakan merindukan lagi memori “indah” mereka soal hidup di bumi Nusantara. Ketika harga seliter bensin masih setara dengan mungkin, karena saya tidak merokok, sebatang sigaret kretek produk unggulan perusahaan multinasional Philip Morris hari ini.

Ingatan mendalam soal penghormatan negara-negara lain terhadap kesuksesan pembangunan di bumi pertiwi. Ketika swasembada beras dan fundamental ekonomi sepertinya baik-baik saja. Semuanya membuncah lagi.

Semua masih ditambah dengan betapa bombastisnya perhatian media massa sejak Soeharto masuk rumah sakit (lagi). Nostalgia dan simpati berbaur dan mengaduk aduk emosi.

Agaknya inilah yang menjelaskan mengapa banyak orang berbondong-bondong menangis di pinggir jalan saat mantan pemimpin itu diarak ke peristirahatan terakhirnya. Banyak orang yang terhipnotis dan masuk dalam fase trance saat tak lagi mampu menahan luapan emosi kesedihannya.

Lantas banyak pula yang seperti buru-buru setuju supaya segala ihwal soal Soeharto ditutup saja pada bab puncaknya. Tidak usah diteruskan pada bagian penutup dan daftar pustakanya.

Lupakan saja betapa semua fundamen ekonomi yang seolah megah tadi dibangun dari hasil utang yang luar biasa, dan parahnya kebocoran disana-sini. Ingkari saja betapa mahalnya ongkos sosial yang mesti dibayar demi mengejar stabilitas kemananan dan ketertiban supaya pembanguan ekonomi bisa berjalan tadi.

Berapa banyak nyawa yang harus meregang dan hidup yang harus tersia-siakan akibat tertutupnya akses ke berbagai bidang. Semua hal yang bisa dengan mudah terjadi hanya dengan cap hitam. Subversif. Tanpa pengadilan, tanpa keadilan.

Banyak kawan saya berargumen, karena Soeharto sudah meninggal, maka sudahlah. Maksudnya, lupakanlah segala salah dan dosanya. Pendamlah dalam-dalam memori buruknya dan angkatlah tinggi-tinggi jasa baiknya. Mikul dhuwur, mendhem jero tadi

Itu memang ajaran yang arif, jika belum ditambahi imbuhan di dalam kurung, dan saya pun tidak mengambil posisi menentangnya. Saya setuju.

Tetapi saya juga sepakat dengan pendapat Emha Ainun Nadjib dalam soal ini, yang kira-kira berujar bahwa memberikan maaf tentu adalah persoalan yang bisa saja dilakukan.

Namun kata Cak Nun lagi, bagaimana mau memberikan maaf, jika kesalahannya secara pasti saja belum pernah diketahui. Atas kesalahan apa dan ketidakbenaran yang mana ketika maaf itu harus diberikan. Semuanya masih sangat gelap.

Kata Cak Nun, dalam hal ini proses peradilan memang harus jalan terus, demi mengungkap ujung pangkal kebenarannya. Sekalipun kebenaran punya nilai yang relatif. Jangan-jangan dari proses hukum itu Soeharto malah tidak bersalah, sehingga memang tak perlu ada prosesi pemberian maaf itu tadi.

Ini perlu. Penting sebagai landasan kita melangkah lagi ke depan. Supaya kita tahu mana yang salah, bagaimana bisa salah sehingga tak perlu lagi terjadi hal-hal seperti itu nantinya. Jangan lagi-lagi kita gagal menemukan gagasan soal kebenaran mengenai itu, sebagai bekal melaju ke depan.
Dalam hal ini suara-suara keras untuk meminta penghentian proses hukum bisa dipetakan jelas siapa pelaku dan apa motivasinya. Kroni semasa orde baru berjaya yang banyak mengorupsi harta negara buat biaya pembangunan jadi pihak-pihak yang paling santer mengampanyekan soal pengampunan tadi.

Motivasinya sangat jelas. Proses hukum berhenti, posisi kroni pun bebas lagi dari segala tuntutan ikutan di belakangnya.

Selama 31 tahun berkuasa secara de jure karena mengawali kuasa sebagai penjabat presiden pada 12 maret 1967 dan mulai jadi presiden sejak 27 maret 1968, bukan 32 tahun seperti banyak anggapan orang, Soeharto dengan sempurna menunjukkan wajah kekuasaan yang sesungguhnya.

Soeharto dengan sempurna jadi bukti teori Lord Acton bahwa, kekuasaan cenderung untuk menjadi korup dan kekuasaan yang mutlak cenderung untuk korupsi secara absolut (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Karena sejak awal saya dedikasikan blog ini ini sebagai kisah nyata pengalaman pribadi, tak akan saya singgung berbagai fakta menyedihkan soal pisau kekuasaan Soeharto yang bisa dengan mudah menebas siapa saja penentangnya. Perilaku kekerasan yang dipraktikan sebagai ongkos pembayar “stabilitas pembangunan.”

Soalnya jelas, saya tidak merasakan secara langsung berbagai peristiwa menyedihkan soal represi tentara yang berlangsung mulai ujung Sumatera hingga pojok Papua. Saya hanya mau berbagi pengalaman saya sejak kecil menjadi dewasa kini.

Bahwa benar, saya merasakan akibat-akibat pembangunan yang nyata. Tak ada kebutuhan dasar saya yang tercederai semenjak kecil hingga kini. Bahkan saya pun bisa ongkang-ongkang kaki saat menikmati TMII. Sebuah proyek “keluarga” yang sempat jadi tentangan serius pada masanya.

Tetapi bukankah memang itu yang jadi kewajiban seorang pemimpin. Itu sudah tugas. Bukan persoalan berpretasi atau tidak berhasil.

Tambah lagi, semua itu saya peroleh karena akses yang dekat, sebab saya lahir dan besar di Jakarta. Pusat segalanya. Apakah orang lain merasakan seperti yang saya alami? Tentu tidak. Lantas apakah ini yang disebut pemerataan? Pasti tidak.

Lalu, jika saya rasakan lagi, ternyata apa-apa yang saya dapatkan semasa Soeharto berkuasa semestinya bisa lebih daripada itu. Agar tak banyak melebar, saya hanya akan bicarakan soal pendidikan.

Pola dasar sistem ajar yang secara sistematis dan amat meyakinkan terbukti telah dan sedang merusak mental bangsa saat ini. Saya juga baru-baru saja tersadar, bahwa pendidikan yang saya terima sejak mula-mula memang ditujukan buat menyeragamkan semua isi kepala manusia di negeri ini. Supaya tidak ada yang berlaku subversif.

Gambar pemandangan alam yang bertema pegunungan adalah contoh konkretnya. Dari ujung timur hingga ujung barat Nusantara isi otak kanan anak-anak dibuat seragam. Sepasang gambar gunung, jalan aspal yang ada di bawah dan menuju tengah gunung, petak-petak sawah di pinggir kanan atau kiri, matahari, dan awan.

Sebuah keberuntungan untuk menemukan secercah kreativitas, ketika ada serombongan gambar burung terbang di antara awan. Suatu upaya sebelum burung-burung tadi dituduh sebagai subversif.

Itu nyata.

Belum lagi pembonsaian sejak dini, buat menihilkan daya kritis-analitis. Tak ada metode belajar yang mengedepankan observasi dan diskusi supaya terjadi proses utuh menjalani mata rantai tesis-antitesis-sintesis. Semua proses belajar berlangsung dalam ruang-ruang kelas yang diam dan kaku. Satu arah.

Pertanyaan yang diajukan pun harus dalam koridor. Bahkan, dalam soal-soal yang dikerjakan, cara yang ditempuh harus persis serupa versi guru pengajar. Jika cara yang ditempuh salah, sekalipun jawaban akhir menunjukkan kebenaran, pasti yang ada teguran.

Kamu subversif nak.

Kalau ada guru yang bijaksana dan mengerti bagaimana semestinya memperlakukan manusia, itu bisa dihitung dalam bilangan kecil. Sisanya, sekedar menjalankaan perintah atasan. Tanpa keinginan berinovasi dan bergerak maju sebagai hakikat jadi makhluk berakal.

Beruntung, saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat demokratis. Menghargai perbedaan pendapat. Mengedepankan pengetahuan. Sehingga sejak tingkat sekolah dasar, saya selalu jadi “rekan” berimbang sejumlah guru dalam adu argumentasi.

Tetapi ujung-ujungnya tetap saja ada cap hitam pada saya oleh mereka yang berhasil diinfiltrasi kebijakan penyeragaman tadi. Tukang protes. Subversif.

Walaupun pengakuan itu selalu datang tiap-tiap akhir caturwulan pada setiap jenjang kelas yang saya lewati. Nilai teratas di kelas yang tak bisa dimanipulasi.
Sayangnya, tak banyak orang yang punya atmosfer keluarga seperti saya. Sehingga, metode ajar yang diterima dari sekolah dan lingkungan yang juga banyak menerima pengaruh “seragam” orde baru, bulat-bulat membentuk karakter hidup mereka. Hingga hari ini.

Dampaknya sangat jahat bagi kehidupan kita sekarang. Siapa yang bisa bertanggung jawab soal apatisnya generasi saya sekarang. Siapa yang bisa mengacungkan jari dan memberi solusi soal betapa banyaknya rekan saya yang tak bisa banyak membuktikan potensi dirinya dan berbuat yang terbaik, setidaknya bagi dirinya sendiri.

Siapa yang mau peduli betapa banyak rekan saya yang belum-belum sudah merasa rendah diri, inferior, ketika harus menghadapi dan berhadapan dengan orang-orang lain bangsa dan negara. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya mengapa banyak sekali rekan-rekan saya yang tenggelam dalam jeram keputusasaan. Siapa?

Lalu ada lagi suara yang melulu setuju dari anggota dewan, konsep dan arah pembangunan di daerah yang tak jelas, kasus-kasus korupsi yang dilakukan secara berjamaah sehingga hasil korupsi dianggap jadi rezeki, hingga sikap apatis dan tak mau peduli soal berbagai hal.

Belum lagi perkara remeh temeh seperti hobi buang sampah sembarangan, sekalipun dalam banyak forum mengaku sebagai warga yang paling nasionalis. Mencintai Indonesia.

Jadi, siapa bilang orde baru tak punya warisan buruk dan jahat bagi generasi saya? Generasi yang lahir di mula-mula tahun 1980 lalu, saat Indonesia lagi "jaya-jayanya."

Oh ya, satu hal utama jadi pendorong saya menulis ini adalah kata-kata pengusaha Setiawan Djodi beberapa hari lalu, soal lagu Bento dalam album Swami bersama Iwan Fals di tahun 1989. Soal lirik Bento yang memang menggambarkan kejahatan dinasti orde baru.

Tambah lagi, seorang rekan saya kemarin mengingatkan bahwa saat Soeharto wafat 27 januari lalu, orang-orang di seluruh dunia lagi memperingati hari yang didedikasikan buat menghormati korban holocaust, yang didasari bahwa pada tanggal itulah seluruh tawanan di kamp konsentrasi Auschwitz dibebaskan. Peringatan tiap tahun yang dimulai sejak 2005 supaya tiap orang di bumi ingat soal kejahatan genosida, supaya jadi memori buruk yang mestinya jangan diulangi lagi. Nah, saya sudah mulai ngelantur.

Saya sertakan saja sedikit kutipan beserta sambungan alamat ke situsnya.

“in 2005, the (united nations) General Assembly designated 27 January (notice the date), the anniversary of the liberation of the Auschwitz death camp, as an annual International Day of Commemoration to honour the victims of the Holocaust, and urged Member States to develop educational programmes to instill the memory of the tragedy in future generations.”

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25418&Cr=Holocaust&Cr1=