Rakyat Sekarat

Selama ini hampir-hampir tidak pernah ada gejolak di tengah masyarakat saat klub-klub sepak bola di Indonesia mengajukan dana besar dari kas APBD untuk mendanai kepentingan mereka selama satu musim kompetisi. Ribut-ribut kecil, paling hanya terjadi di tingkatan wakil rakyat, untuk kemudian selesai setelah tercapainya kesepakatan besaran dana yang bakal dikucurkan.

Polanya selalu serupa. Tiap tahun berulang, hanya besaran permintaan yang tidak pernah berulang karena hampir selalu dipastikan akan naik fantastis.

Rupa-rupanya sikap masyarakat yang cuek ini dipahami betul sebagai berkah yang mesti dipelihara, tentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan dana itu memuncak tiap tahunnya. Dalam bahasa yang lugas, esais Jakob Sumardjo merangkum tesis sejarawan Australia, MC Ricklefs, soal bagaimana rakyat di Indonesia hanya menjadi bulan-bulanan para pemimpinnya, yang sejak 1950 hanya mempertontonkan kisah kegagalan.

Tahun 2008 ini, salah satu poros utama kekuatan sepak bola Indonesia yang lagi luntur pamornya, Persebaya Surabaya , memang tak lagi pakai dana APBD. Ketua Umum Persebaya Arif Afandi, yang juga punya jabatan sebagai Wakil Walikota Surabaya pagi-pagi sudah berikrar tegas. Persebaya mau jadi pionir supaya segera punya investor, dan ogah mengemis duit rakyat.

Bukan hanya sekedar mengimplementasikan aturan Mendagri tetang larangan pakai dana APBD di musim ini. Perbaikan yang jadi tuntutan bagi tim-tim peserta Liga Super 2008, yang jika jadi dilaksanakan tak lebih hanya sekedar upaya pemaksaan kehendak yang seperti mengulang-ulang episode kebodohan kompetisi sepi makna itu.

Balik lagi pada cuek bebeknya rakyat kebanyakan, yang saya nilai bermuara pada mampetnya pemahaman pada pendidikan. Hingga tahun 2007 lalu, anggaran Persebaya Surabaya pada musim kompetisi ditetapkan naik Rp 7,5 miliar menjadi Rp 17,5 miliar dari Rp 10 miliar setahun sebelumnya, lolos nyaris tanpa hambatan. Sekalipun dana itu di bawah kalkulasi hampir Rp 21 miliar yang diajukan, ditambah “hanya” Rp 15,5 miliar yang boleh digunakan bagi kepentingan tim dengan sisanya bagi kepentingan pembinaan klub-klub anggota Persebaya, tidak ada ribut-ribut menghebohkan yang menyertainya.

Pada Proposal Program Kerja Tahun 2007, disebutkan pengeluaran terbanyak untuk pemain dan pelatih mencapai Rp 14,99 miliar. Jumlah ini naik lebih dua kali lipat dibandingkan anggaran untuk pengeluaran serupa terbanyak tahun sebelumnya mencapai Rp 6,316 miliar yang tercermin pada Laporan Pertanggungjawaban Dana APBD 2006.

Menariknya, pengeluaran terbanyak kedua untuk akomodasi dan transportasi selama kompetisi pada musim 2007 justru menurun dibandingkan musim sebelumnya, saat Persebaya berkubang di divisi satu. Pada Laporan Pertanggungjawaban Dana APBD 2006, disebutkan pengeluaran untuk itu mencapai Rp 2,89 miliar, atau masih lebih besar dibandingkan anggaran tahun ini pada Proposal Program Kerja Tahun 2007 yang turun menjadi Rp 1,96 miliar.

Musim 2006, Persebaya digelontor uang publik Rp 10 miliar, tidak kurang Rp 3 miliar tambahan diperoleh lewat jasa baik sejumlah sponsor. Beberapa yang bisa disebutkan sejumlah Rp 450 juta dari produsen kopi Kapal Api dan Rp 150 juta dari produsen rokok Lintang Enam.

Dari jumlah itu, persyaratan audit yang diwajibkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memang dilakukan terhadap dana Rp 10 miliar yang adalah uang publik. Akan tetapi, akuntan publik yang diserahi tugas belum melakukan audit atas pengeluaran pada November dan Desember 2006, karena pengajuan anggaran yang semestinya didasarkan pada hasil audit telah dilakukan manajemen Persebaya sejak bulan Oktober 2006.

Pada saat yang bersamaan, anggaran bagi pengadaan buku untuk sekolah dan perpustakaan hanya dijatah Rp 3,34 miliar. Insentif untuk peningkatan kesejahteraan guru di Kota Surabaya juga tidak pernah dipenuhi.

Bayangkan. Rasakan. Inilah yang bikin saya terus menerus dihimpit dendam luar biasa tatkala banyak orang foya-foya pakai duit rakyat untuk kompetisi yang tak pernah jelas arahnya.

Pada waktu bersamaan di sudut yang berbeda, banyak saudara saya mengemis dan menangis hanya sekedar untuk bisa mencicipi gerbang sekolah. Sebuah hak mendasar yang semestinya dijamin pemerintah. Tapi lihatlah kalkulasi dan alokasi anggarannya.

Sungguh, saya akan memburu mereka semua yang berkhianat pada kepercayaan yang telah dibebankan oleh rakyat. Tanggung jawab moral yang mesti digugat buktinya.

“Masyarakat tidak perduli karena mereka merasa tidak dirugikan. Dalam hal ini kan justru negara yang dirugikan,” tutur anggota DPRD Kota Kediri, Achmad Salis, dengan nada gemas. Kegemasan Salis di antaranya karena hampir-hampir tidak ada upaya untuk menuntut kerugian itu dari pemerintah daerah, yang dalam hal ini mewakili negara.

Kegemasan Salis karena sebagai wakil rakyat yang masih tajam nuraninya, ia paham di tengah naiknya pengajuan anggaran bagi Persik Kediri, yang juga kekuatan utama sepak bola Indonesia, terdapat keganjilan.

Bukan karen kenaikan pengajuan anggaran menjadi Rp 12 miliar pada tahun 2006 lalu dari Rp 3,6 miliar yang diajukan setahun sebelumnya. Bukan pula kenaikan setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), ketika nilai pengajuan anggaran tahun 2006 disetujui menjadi Rp 22 miliar dari Rp 6,1 miliar yang disetujui setelah PAK setahun sebelumnya.

Juga bukan kenyatan bahwa pengajuan anggaran sementara, sebelum PAK, yang kini disetujui bagi Persik Kediri senilai Rp 15 miliar. Akan tetapi fakta bahwa pada saat yang bersamaan, anggaran jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu justru turun drastis nyaris Rp 1 miliar.

“Selain (anggaran jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu) itu sebetulnya masih ada lagi yang juga mencolok. Yang jelas, saat anggaran-anggaran lain turun, anggaran bagi Persik justru naik,” kata Salis. Contoh kecil disebutnya lagi, yang kali ini berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan untuk pembelian alat-alat kesehatan, yang untuk periode November 2005 baru pada penghujung 2006 baru mulai terindikasi realisasi pemenuhannya.

Kegemasan itu semakin bertambah saat melongok kembali dana bagi Persik yang berasal dari APBD II, yang berarti murni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2006, dari total PAD Rp 49 miliar, Rp 30,245 miliar di antaranya disumbangkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran.

Karena seluruh pendapatan RSUD Gambiran dikembalikan lagi, setelah dicatatkan sebagai PAD, maka menjadi pertanyaan menggelitik dari pos mana Persik Kediri mendapatkan dana untuk mengarungi kompetisi musim itu, yang mencapai Rp 22 miliar. Jika diasumsikan total PAD setelah dikurangi pendapatan RSUD Gambiran hanya sebesar Rp 19 miliar, lantas pos apa saja yang kemudian digunakan untuk membiayai sisa pengeluaran bagi Persik Kediri yang nyaris Rp 3 miliar itu?

Ya, paling mudah memang “menyunat” saja alokasi tertentu bagi rakyat banyak, seperti terlihat pada ilustrasi mengenai anggaran jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu yang turun drastis. Karena memang ada apatisme luar biasa, yang di antara sebabnya karena pengetahuan yang kurang, di tengah masyarakat dalam menyikapi penyimpangan seperti ini. Lagi-lagi soal pemahaman pada pendidikan.

Salis berkisah, betapa sejumlah masyarakat justru lebih rela anggaran bagi klub kebanggaannya naik setiap tahun, karena lebih baik ketimbang dikorupsi secara “konvensional.” Dalam bahasa yang sederhana, Salis merumuskan bahwa perjuangan untuk itu laksana sekeranjang kebenaran yang berhadapan dengan segudang kebathilan.

Ia sendiri secara pribadi berprinsip tidak ada masalah dengan pembinaan olahraga, dan malah mendukungnya. Akan tetapi, sebelum semua itu dijalankan, persolan dasar berupa akses masyarakat luas terhadap pendidikan dan kesehatan mesti dijamin terlebih dulu.

Berupa alasan seperti, alat promosi daerah, ikon pemersatu masyarakat, dan segala rupa latar belakang artifisial selama ini sukses membius masyarakat banyak. Padahal, dunia sepak bola di Indonesia merupakan dunia multi kepentingan yang didalamnya termasuk pada kepentingan politik.

“Bisa untuk kepentingan mengumpulkan massa atau kumpulkan duit, atau juga ada kepentingan sebagai mata pencaharian bagi para kroni,” tutur Salis. Itu jika bicara klub divisi utama, pada divisi satu ke bawah kondisinya bisa makin parah karena minimnya kontrol.

Pengamat sepak bola dari Jatim, Andi Slamet menyebut, klub-klub di divisi satu ke bawah yang seharusnya menjadi pemasok pemain bagi klub divisi utama justru banyak mengontrak bekas pemain divisi utama. Demikian pula fenomena di klub-klub divisi utama asal Jatim yang cenderung memilih pemain jadi dibandingkan memanfaatkan hasil binaan sendiri.

“Mereka kebanyakan tidak memikirkan prograam nasional untuk membentuk timnas yang kuat. Ini sama dengan indikasi formalin (pada pengawetan makanan) yang mau hasil instan tetapi hasilnya penyakit,” sebutnya.

Akibatnya, grafik antara kepentingan politik dan pembinaan prestasi bisa digambarkan seperti orang yang menaiki gunung dan menuruni gunung pada sisi yang lain. Kondisi ini, imbuh Andi, berjalan semakin parah dari tahun ke tahun.

Menyusupnya kepentingan penyandang dana yang berbau politis, disebut Andi tidak perlu terjadi seandainya diperuntukkan secara jelas. Kucuran dana APBD yang harus habis untuk satu musim kompetisi, untuk kemudian dinaikkan besarannya pada musim selanjutnya memang jadi biang keladinya.

Andi memaparkan, seharusnya kucuran dana APBD itu dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana sepak bola, termasuk menyiapkan infrastruktur industrinya. “Tetapi kalau disini kan (dana APBD) itu adalah persoalan hidup matinya klub,” ungkapnya.

Padahal, menjamurnya jumlah klub akibat popularitas sepak bola tidak bisa dibendung. Akhirnya, banyak pemain muda tidak beroleh pembinaan maksimal akibat rendahnya kuantitas serta kualitas fasilitas.

Kembali pada orang-orang “punya nyali” yang berada di balik pertunjukan masif drama lapangan hijau di Jatim. Berdasarkan data yang dikemukakan Ketua Pengprov PSSI Jatim Haruna Soemitro, dari 38 wilayah kabupaten/kota di Jatim itu hanya Nganjuk yang kesebelasannya dikelola oleh kalangan pengusaha.

Selebihnya, dipimpin oleh para penguasa pemerintahan setempat. Tentu pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan pada sepak bola, sekalipun sebagian besar unsur pimpinan daerah itu awam sepak bola, dilandaskan atas kalkulasi cerdas.

Sebagai cabang olahraga yang punya popularitas tinggi, tentu sepak bola jadi mekanisme redistribusi aset paling sesuai kepada rakyat jelata. Inilah panggung paling ideal bagi para pejabat daerah manapun untuk meraih simpati seluas-luasnya, dengan tujuan akhir melanggengkan kekuasaan.

Penguasa yang terus asyik masyuk dalam ekstase relasi kuasa dengan mengamini eksploitasi terhadap kebodohan dan kemiskinan rakyat kebanyakan. Sungguh, saya akan buru anda semua.