Citius, Altius, Fortius, Lantas Hapus (?)

Henri Didon (1840-1900), adalah kreator moto Olimpiade Citius, Altius, Fortius yang berarti lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Selama lebih dari satu abad, konsep mengukur kecepatan, ketinggian, dan kekuatan yang diciptakan pastor asal Perancis itu telah jadi ukuran bagi hampir setiap atlet di muka bumi.

Sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga sejak itu kemudian terus menorehkan prestasi hingga ke level internasional. Mereka terus berlomba jadi yang terbaik.

Tidak terkecuali atlet-atlet dari Indonesia. Tapi, cucuran keringat serta rasa bangga usai tiba di puncak dunia, kemudian berganti perasaan cemas luar biasa.

Tumpukan piagam serta piala yang tiba-tiba jadi tidak berharga membuat segala daya dikerahkan untuk bisa sekadar bertahan. Berbagai persoalan yang membelit kehidupan atlet, dimulai ketika seseorang berkeinginan menjadi seorang atlet, berproses menjadi atlet, hingga ketika seseorang telah menjadi atlet itu sendiri.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika atlet sudah melewati masa keemasannya, alias ketika waktu pensiunnya telah tiba.

Bonus besar yang diharapkan bisa jadi modal mereka berwirausaha amblas tak berbekas. Karena keinginan untuk memulai bisnis justru baru timbul ketika masa keemasan sudah lewat.

Sebuah pilihan rasional ketika banyak di antara mereka menuntut agar segera diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), karena jaminan hari tua yang sudah pasti. Padahal, formasi sebagai PNS belum tentu tersedia pada setiap periode tertentu.

Apalagi, banyak terjadi kasus-kasus dimana prestasi justru melorot tatkala dihadapkan pada rutinitas pekerjaan.

Perubahan paradigma untuk selalu berorientasi menjadi PNS perlu dilakukan. Tetapi itu juga bukan hal mudah, di tengah pandangan masyarakat umum yang menganggap pilihan sebagai PNS adalah yang terbaik.

Isu mutasi atlet ke luar daerah pembinaannya, jadi fenomena menarik yang sedikit tersembul. Motifnya apalagi kalau bukan soal kesejahteraan.
Apalagi buat mereka yang sudah di penghujung karir.

Jadi, karena ini adalah gelanggang terakhir, maka kompensasi terbaik mesti didapatkan.

Sayangnya, KONI sendiri belum seberapa arif menanggapi hal ini. Produk hukum yang tertuang dalam UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memang sudah ditetapkan.

Tetapi melihat prestasi atlet dalam konteks lokal tetap saja jadi acuan bagi banyak sekali KONI daerah serta induk organisasi cabang-cabang olahraga di Indonesia. Keinginan untuk mencipta atlet handal untuk berlaga di pentas internasional, tidak peduli mewakili daerah mana atlet berjuang menjadi yang lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat, hampir tidak pernah tercetus.

Tarik menarik kepentingan terus saja terjadi. Satu pihak mengejar kesejahteraan hidup, pihak lain menginginkan nama baiknya sebagai pembina atlet tetap terjaga.

Para atlet yang kebanyakan berkiprah di dunia amatir itu pun akhirnya banyak yang seperti sosok profesional. Tawar menawar antara kemampuan yang dimiliki dengan ukuran nominal semakin sering terjadi.

Sebuah praktik yang turut disuburkan pula oleh kehadiran calo atlet yang ingin mereguk keuntungan.

Disodorkanlah konsep industri olahraga yang sudah sangat matang di negara-negara maju. Persoalannya, konsep ini diadopsi secara mentah tanpa melihat masalah di lapangan. Soal-soal mendasar yang terhampar di Nusantara.

Sudah jadi hal klasik, bahwa mengurusi olahraga di Indonesia kadung dianggap sebagai proyek rugi ketimbang meraup profit. Kemudian, hampir tak ada investor yang secara serius mau menggarap ini.

Atlet sebagai aset mestilah didorong lewat sebuah proses yang mengukur serta menghargai keseluruhan aspeknya sebagai manusia. Dalam hal ini motivasi yang bernuansa psikologis, ketimbang melulu soal pencapaian target prestasi jadi sangat penting.

Kesejahteraan mesti jadi sorotan utama yang mesti diperhatikan. Persoalan pendidikan atlet, hingga kemudahan-kemudahan birokrasi saat harus berlaga mewakili nama negara juga harus jadi perhatian utama.

Pernah ada tawaran menarik dari pemerintah soal pelatihan kewirausahaan bagi para atlet. Tentu setelah itu harus pula dipikirkan soal permodalan serta jaringan pemasaran, agar program ini tidak terkesan hanya sekedar memindahkan masalah semata.

Atlet juga mesti mulai dinilai kinerjanya saat masih dalam tahap pembelajaran serta pertumbuhan. Artinya, proses mesti lebih dihargai ketimbang hasil akhir yang melulu bicara soal medali.

Perspektif pelanggan, dalam hal ini investor sebagai basis industri olahraga, juga mesti diperhatikan. Bentuknya bisa jadi macam-macam.

Sebuah konsesi saling menguntungkan untuk menggarap sebuah momen akbar keolahragaan bisa jadi pilihan. Produk baru dengan cepat bisa bermunculan, mendorong atlet menjadi bagian inti di dalamnya.

Lalu apa lagi? Tentu saja eksekusi strategi-strategi tadi secara terus menerus serta penyelarasan yang akan mencipta sinergi, akan cepat menjadikan impian jadi kenyataan, sekalipun bakal diwarnai banyak kegagalan, karena menjadi atlet terbaik bukan hanya persoalan citius, altius, dan fortius.

Jika hanya ini yang jadi ukuran takaran, tak lantas salah jika ditambahi jadi satu konsep lagi. Hapus.

Ujung soalnya, apalagi kalau bukan pemahaman pada pendidikan. Paham. Pendidikan.