Jalan Aturan

Nyaris dua pekan silam lalu saya didapuk jadi narasumber pendamping di sebuah acara kongkow-kongkow yang disiarkan salah satu stasiun radio dengan jaringan di sejumlah kota Nusantara. Topiknya lumayan panas.

Nasib salah satu kesebelasan sepak bola yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia.

Tim ini sudah berminggu-minggu jadi sasaran empuk perhatian luas sejumlah kalangan.

Mulanya karena “serangan” sejumlah klub yang merasa memiliki kesebelasan sepak bola yang jadi ikon salah satu kota besar di Inonesia itu terhadap ketua umumnya. Lantaran alasan ketidakpuasan, sang ketua diminta mundur saja.

Tawar menawar yang dibumbui aneka manuver terjadi berhari-hari. Menimbulkan analisa dan komantar macam-macam. Seringkali justru malah keluar dari titik awal persoalan.

Paling sulit saat varian politik ikut masuk dalam perseteruan. Wajar saja, salah satu poros sepak bola nasional ini hingga tahun lalu masih disuapi oleh asupan dari duit rakyat.

Dana APBD hingga berbelas-belas miliar yang tandas ludes. Semua demi mendanai perjalanan kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi.

Prestasi yang sangat jeblok jadi titik masuk paling ideal buat menggelar upaya “kudeta” tadi.

Dicermati ujung pangkalnya, sejatinya persoalan yang timbul mula-mula disebabkan kekhawatiran belaka. Ketakutan soal panggung yang bakal tergerus tatkala era profesional mulai dijalani kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia itu tadi.

Sebelumnya mungkin perlu djelaskan, niatan PSSI buat menggelar Liga Super pada musim 2008 yang hingga kini belum jelas ujung pangkalnya, telah membuat sejumlah kesebelasan berbenah. Soal Liga Super 2008 yang menurut saya belum siap segala faktor pendukungnya dan akan lebih baik jika ditunda saja mungkin bakal saya paparkan pada lain tulisan.

Tak terkecuali persiapan yang digelar kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi.

Pagi-pagi benar sang ketua umum memaparkan rencananya buat melompat ke era profesional tadi. Dia bertekad bulat buat tak lagi mengemis dana APBD pada tahun ini.

Maka dicarilah investor yang mau jadi sponsor. Bentuk usaha buat mendatangkan untung pun dirancang.

Komposisi saham dihitung. Ada yang buat investor, terdapat pula bagian publik. Klub-klub yang sedari awal merasa memiliki kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi tak dikecualikan dalam penyertaannya.

Namun rupanya itu dinilai belum cukup.

Rasa memiliki yang dipicu beban sejarah membuat klub-klub yang sedari awal merasa memiliki kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi tak mau melepas begitu saja rencana buat jadi profesional itu. Belum lagi, ini yang sepertinya jadi faktor terpenting, rasa aman di zona nyaman yang selama bertahun-tahun ada karena gelontoran pasti uang publik dan enggan begitu saja buat dilepaskan.

Berminggu-minggu kedua pihak ini berkonflik. Saling adu dan lempar ancaman juga argumen. Membuat banyak orang terpancing pusaran keadaan.

Jadilah, dalam acara kongkow-kongkow tadi, hal pertama yang saya ajukan buat pembahasan adalah soal aturan dasarnya. Soal siapakah pemilih sah kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi.

Ini penting sebagai dasar pembahasan soal-soal selanjutnya. Ini penting mengingat selama berminggu-minggu lamanya tak ada sentilan, umpatan, makian, ataupun keinginan buat melongok sebentar saja soal aturan itu.

Fakta yang kemudian bulat tersaji adalah kejutan.

PSSI, lewat kepanjangan tangannya di daerah itu yang membawahi pula kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi jelas-jelas menyatakan kalau klub-klub penggugat tadi sama sekali tak ada hubungannya dengan kesebelasan yang lagi digoyangnya.

Hubungan karena fakta sejarah ada, namun relasi organisasi mestinya sudah hilang sejak empat tahun lalu. Faktanya, kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi berdiri sendiri dan tak terkait dengan klub-klub tadi.

Kenyataan yang ada, posisi kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi malah setara dengan klub-klub yang mau “kudeta” tadi. Setaraf semuanya di bawah perwakilan organisasi formal sepak bola Indonesia yang ada di kota itu.

Maka, semua pihak pun terbelalak.

Termasuk organisasi yang punya otoritas di daerah yang membawahi organisasi formal sepak bola Indonesia yang ada di kota itu tadi. Mereka terkejut juga demi menyadari keputusan mereka belum punya dampak ikutan di bawah.

Selama empat tahun itulah semua pihak berjalan dalam wilayah abu-abu.
Tidak hitam juga tidak putih.

Basisnya hanya satu. Kepentingan yang bermuara pada uang.

Jadilah, ketika muncul riak-riak kecil, dengan mudahnya semua pihak bisa mengklaim kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi sebagai milik mereka. Semua orang dengan gampang mengail di air keruh.

Segalanya gara-gara aturan yang ada tak pernah dijalankan. Jadilah, saya kembalikan lagi pokok soalnya pada aturan.

Kata sang ketua umum kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi, upaya buat mengembalikan persepsi ideal tadi bakal segera dilakukan.

Klub-klub yang semula merasa paling memiliki kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi dan sempat mau melakukan “kudeta” lalu mengiyakan posisi mereka sesungguhnya. Tensi tinggi selama beberapa minggu pun mulai turun.

Esoknya kedua kubu itu bersepakat damai. Sang ketua umum kesebelasan yang jadi ikon salah satu kota besar di Indonesia tadi, kembali bersemangat meracik timnya.

Sekalipun kompetisi sepak bola Indonesia pada tahun ini belum jelas kapan bakal diputar. Ajang adu prestasi yang menurut saya, memang sebaiknya dihentikan dulu sementara.

Calon investor kembali dibidik. Segala potensi kelemahan dan kekuatan berikut kesempatan dan ancaman diinventarisir lagi.

Saya pun menerawang dan meyakinkan diri sendiri. Bahwa jika memang ada kemauan buat kembali pada aturan, nihilnya pihak yang tersakiti bakal jadi keniscayaan.

Aturan membimbing menuju jalan keadilan. Pada titik inilah pentingnya peran pendidikan yang dipahami secara utuh.

Bahwa aturan dibuat dan disepakati untuk menciptakan keteraturan. Bukan malah dikangkangi.

Diakali. Dilanggar.